KPA dan Setjend DPR RI Diskusikan TAP MPR No.IX

KPA/Jakarta: KPA diundang sebagai pembicara untuk membahas TAP MPR No.IX/2001 di Gedung Nusantara I DPR RI, pada 16 Maret 2015. Acara ini dihadiri oleh HuMa, KPA dan Peneliti bidang hukum di lingkungan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
 
Setjend DPR RI bidang politik dan hukum melakukan kajian dan penelitian tentang TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap UU baru mengenai agraria agar tidak bertentangan dengan pembaruan agraria dan tidak tumpang-tindih.
 
Dalam FGD terbatas ini hadir dua narasumber, Budi dari HUMA, menyampaikan “persoalan agraria disektor kehutanan dan masyarakat adat sangat komplek. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hak masyarakat adat tidak diimplementasikan sehingga masyarakat adat terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi. Saat ini banyak produk hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR namun sepertinya masih belum pro rakyat, masih mementingkan pemilik modal (korporasi)”, lanjut Budi.
 
Iwan Nurdin dari konsorsium pembaruan agraria, menjelaskan yang dimaksud dengan reforma agraria bukanlah bagi – bagi tanah tapi adalah pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada petani yang memiliki tanah untuk dikelola secara produktif. Untuk mendukung itu pemerintah wajib memberikan bantuan modal, pelatihan serta pasar hasil produksi pertanian.
 
Ibu Lidya mewakili pihak parlemen, menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah mencari kerangka awal dari TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Saat ini UU sektoral yang saling tumpang tindih sehingga TAP MPR No.IX/2001 harus dijalankan. (AS)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934