Rapat GRA Sulawesi Tengah, Penyelesaian Konflik Agaria Harus Secara Utuh

Palu (kpa.or.id) Sabtu, 20 Februari 2021, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyelenggarakan rapat akbar gerakan Reforma Agraria (RA) di Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 25 perwakilan yang terdiri atas beberapa anggota KPA di Sulawesi Tengah. Beberapa anggota yang terlibat yakni, Serikat Tani Sigi, Serikat Nelayan Teluk Palu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Rakyat, dan Yayasan Tanah Merdeka.

Adapun kegiatan rapat akbar gerakan RA di Palu membahas dua hal. Pertama, update mengenai perkembangan RA di tingkat nasional, baik dari sisi kebijakan maupun gerakan. Kedua, update perihal perkembangan gerakan dan dinamika RA di Sulawesi Tengah.

Syamsudin, Kepala Departemen Penguatan Organisasi KPA, menyampaikan perlu adanya konsolidasi yang kuat bagi anggota-anggota KPA untuk mengawal pelaksanaan RA di Indonesia. Sebab, menurutnya pelaksanaan RA di Indonesia kerap kali mengalami kebuntuan. Ia juga kembali mengingatkan mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), yakni model penyelesaian konflik agraria yang sesuai dengan prinsip reforma agraria atas inisiatif rakyat.

LPRA sendiri, diinisiasi dan dibangun oleh KPA bersama anggota. Ia merupakan konsep tanding sekaligus cara strategis petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan masyarakat miskin lainnya untuk mengkritisi pelaksanaan program reforma agraria pemerintah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat/Top-Down. Padahal reforma agraria sejati mensyaratkan keterlibatan organisasi tani secara utuh (bottom-up approach). Karena, petani dan masyarakat lah yang mengetahui dengan baik wilayah atau tanah-tanah garapannya.

Semangat LPRA dilandaskan prinsip-prinsip reforma agraria sejati, yang mana lokasi (objek) dan penerima manfaatnya (subjek) langsung ditentukan dan diusulkan oleh masyarakat di tingkat tapak. Dari mulai penguasaan, penggunaan, dan pengusahaan tanahnya, serta usaha produksi, distribusi, dan konsumsi ditata ulang dan/atau diperkuat.

Berlandaskan hal tersebut, Syamsudin mengatakan LPRA harus terus dikuatkan oleh anggota-anggota KPA baik dari sisi kelengkapan data, produktifitas pemanfaatan tanahnya, dan tata guna tanahnya.  “Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menindaklanjuti RA secara serius,” pungkasnya.

Terakhir, dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa upaya penyelesaian konflik agraria tidak bisa hanya diselesaikan secara kasus perkasus tapi harus secara utuh melalui LPRA.

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934