KPA Lakukan Verifikasi dan Konsolidasi Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria Cianjur

admin

Cianjur (kpa.or.id) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terus melakukan pengumpulan data penguasaan tanah dan analisis situasi sosial di wilayah-wilayah garapan para petani anggota untuk terus mendukung upaya advokasi penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Kali ini, KPA melakukan verifikasi dan konsolidasi data wilayah penguasaan petani anggota Persatuan Petani Cianjur (PPC), Kamis, 8 April 2021. Pemetaan tersebut dilakukan di beberapa organisasi tingkat lokal (OTL) yakni Gunung Padang, Angkola, Pasir Randu dan Ciastana. Verifikasi dan konsolidasi ini nantinya akan dilanjutkan dengan pemetaan secara partisipatif.

Anggota Dewan Nasional KPA, Sofyan Ubaidi Anom dalam pertemuan tersebut menyampaikan data subjek dan objek dibutuhkan untuk penataan struktur pemilikan, tujuannya supaya tidak ada penguasaan tanah yang timpag di antara petani.

Ia juga mengatakan, data berupa pemetaan bukan semata-mata syarat administratif. Bagi Ubadi, ini merupakan alat untuk mempengaruhi pemangku kebijakan sebagai salah satu cara memperkuat perjuangan reforma agraria.

Salah satu prasayarat keberhasilan reforma agraria adalah tersedianya data yang lengkap mengenai situasi pertanahan dan agraria agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan prinsip dan tujuan reforma agraria yang sejati. Peta penguasaan tanah dan wilayah merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai data agraria.

“Data yang jelas bisa dijadikan alat negoisasi dan daya tawar ke negara. Agar, negara mau mengakui hak atas tanah kepada petani. Kita melakukannya dengan cara-cara yang partisipasif, yakni RA dari inisiatif rakyat,” ujar Ubed.

Senada dengan Ubed, Iwa Kartiwa, dari Departemen Penguatan Organisasi KPA, mengatakan data yang dibuat oleh PPC bersama dengan KPA, harus valid. Sebab menurutnya, data yang valid bisa menghalau penumpang gelap RA.

Perihal data, Erwin, selaku Ketua PPC, telah mempersiapkan tim mandiri. Ia melanjutkan, petani pun tengah mempersiapkan dari mulai data hingga dokumentasi yang utuh. Terakhir Erwin, menyampaikan pada anggotanya, agar percaya kepada tahapan dan proses yang sedang dijalankan.

Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang saat ini didorong KPA merupakan upaya dan pendekatan reforma agraria berbasis masyarakat, atau lazim disebut “reforma agraria atas inisiatif rakyat. Lahirnya LPRA didasari oleh kesadaran bahwa dalam situasi politik saat ini, tidak memungkinan untuk menunggu komitmen kuat atau kebaikan dari pemerintah untuk menjalankan reforma agraria secara utuh. Meski amanat konstitusi ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Sebab itu diperlukan dorongan dan paksaan dari rakyat (bottom up process).

Inisiatif ini membutuhkan kepemimpinan organisasi tani yang kuat, salah satunya bertugas melakukan pemetaan penguasaan tanah untuk mengetahui situasi agraria di level desa. Poin penting dari proses ini adalah tersedianya peta penguasaan tanah dan analisi sosial yang dibuat secara partisipatif dan transparan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934