LPRA Tanjung Pinggir Masuk Proses Inver

Pematang Siantar (kpa.or.id) - KPA Sumatera Utara dan Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS) bersama dengan Kementrian ATR/BPN melakukan proses Identifikasi dan verifikasi (Inver) di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar pada Rabu 5 Mei 2021. Proses ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 27 Maret 2021. Tanah seluas 25 ha yang merupakan eks HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III ini merupakan lokasi yang masuk dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diberikan KPA kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penyelesaian konflik dan dilakukan redistribusi kepada petani sebanyak 80 KK.
 
Pada sejarahnya petani sudah menguasai tanah tersebut sejak 1942 seiring dengan jatuhnya pemerintahan penjajah  Belanda oleh Jepang, petani menanam tanaman pangan seperti jagung, singkong, dan tanaman lainnya. Sampai pada tahun 1969 terjadi konflik tanah tersebut dengan diklaim oleh PTPN IV, setelah itu ganti klaim oleh PTPN III pada tahun 1996.
 
Dengan adanya proses inver ini menjadi langkah penting bagi panjangnya perjuangan petani yang sudah lama berkonflik dengan perusahaan perkebunan negara. Seperti yang diungkapkan Jakop Bernhard sebagai Ketua PPSS “Kami bersyukur dengan proses inver yang berjalan lancar ini. Kami harap semua proses penyelesaian konfik dapat segera terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Sehingga petani dapat semakin meningkatkan kesejahteraannya dengan memiliki kepastian hak atas tanah”.
 
Senada dengan itu Hawari Hasibuan Kordinator KPA Wilayah Sumatera Utara juga mengapresiasi dengan adanya proses inver yang dilakukan “Inver LPRA Tanjung Pinggir ini merupakan tahapan penting untuk mengindentifikasi objek dan subjek RA sehingga bisa dipastikan bahwa penerima manfaat dari program reforma agraria ini tidak salah sasaran, betul-betul untuk petani gurem yg mengantungkan hidupnya dari tanah pertanian yang telah mereka garap”.
 
Selain LPRA di Tanjung Pinggir ini, KPA juga turut mendorong lokasi-lokasi lain untuk diselesaikan konflik agrarianya sehingga rakyat dapat segera mendapatkan hak atas tanahnya. Total LPRA yang didorong untuk diselesaikan berada di 532 desa, dengan luasan 654.853,6 ha, dan 201.299 KK.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934