Redistribusi Tanah Sumberklampok, Buah Perjuangan Panjang Gerakan Reforma Agraria Bali

admin

Buleleng (kpa.or.id) - Perjuangan hak atas tanah Serikat Petani Buleleng (SPB) di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali yang telah merentang selama puluhan tahun akhirnya berbuah manis. Pemerintah akhirnya secara resmi mengakui hak atas tanah mereka melalui redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria, Selasa, 18 Mei 2021.

Desa Sumberklampok merupakan satu dari delapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama seluruh serikat/organisasi tani, masyarakat adat dan nelayan anggota. Khusus di Sumberklampok, para petani telah meguasai dan menggarap tanah tersebut sejak 1923. Namun, secara sepihak pemerintah memberikan penguasaan tanah tersebut melalui HGU kepada  PT Margarana II, PT Margarana III, serta PT Dharma Jati yang masa berlakunya habis pada 1992.  Sementara para petani telah memulai perjuangan mereka untuk merebut kembali tanah tersebut sejak 1991.

Sebanyak 700 KK yang selama ini berjuang akan mendapatkan 458,7 hektar, atau 74 % dari keseluruhan bekas tanah HGU PT. Margarana. Tanah -tanah tersebut telah menjadi tanah pertanian, pemukiman, tanah banjar berupa tempat ibadah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Sisanya, 26 % bekas HGU tersebut menjadi asset Pemprov Bali.

Redistribusi untuk tanah pemukiman dilakukan dalam dua tahap, yakni 30 bidang pada 11 Mei 2021 dan 770 bidang pada 18 Mei 2021. Sementara untuk pekarangan dan pertanian akan diredistribusikan Juni 2021 dengan rincian 115 bidang untuk pekarangan dan 700 bidang untuk tanah pertanian, sehingga total yang akan diredistribusi adalah 1.615 sertifikat.

Sekretaris Jendral (Sekjen) KPA, Dewi Kartika, mengapresiasi perjuangan petani Sumberklampok. Menurutnya, konflik agraria Sumberklampok adalah konflik kronis dan menjadi cikal bakal Gerakan RA di Bali. Ia melanjutkan, tidak terhitung sudah kerja-kerja pengorganisasian, aksi-aksi demontrasi, blokir jalan, pendidikan, diskusi, audiensi, rapat-rapat yang dilakukan. “Tapi Serikat Petani Sumberklampok bersama para aktivis agraria terus menuntut penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA agar pengakuan penuh hak atas tanah terwujud,” ujarnya.

Apresiasi juga Dewi lontarkan kepada BPN Bali dan Kantor Pertanahan Buleleng. Ia menyampaikan, BPN Bali mau terbuka pada gerakan RA karena, tidak alergi ketika dikritisi. “BPN Bali mau memperbaiki dan mendengar aspirasi. Terpenting mereka mau mengeksekusinya,” tuturnya.

Senada dengan Dewi, Kordinator Wilayah (Korwil) KPA Bali, Ni Made Indrawati mengatakan keberhasilan perjuangan petani Sumberklampok didasarkan pada solidnya Organisasi Tani Lokal (OTL) yang tergabung dalam Serikat Petani Buleleng. Meskipun ada hambatan dan intimidasi, seperti tumpang tindih LPRA di Sumberklampok dengan Proyek Strategis Nasional (PSN0.

Selain itu, Indra juga berharap keberhasilan redistribusi tanah pertama di Bali ini bisa berdampak ke seluruh LPRA yang ada di Bali. “Saya berharap delapan LPRA lain yang ada di Bali bisa menyusul untuk melakukan redis. Tentunya semangat dan penguatan organisasi tani harus segera ditingkatkan,” ungkap Indra.

Setelah selesai dengan tata kuasa di mana petani telah mendapatkan hak atas tanahnya secara resmi, BPN Bali dan KPA akan membahas model penguatan ekonomi melalui konsep Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA). Perancangan secara bersama akan semakin menguatkan organisasi tani dan sesama petani. Hal tersebut juga untuk menyiasati PSN pembangunan bandara yang dapat kembali mengancam tanah petani.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934