Penyelesaian Konflik Agraria Desa Ongkaw Tidak Boleh Diganggu Gugat

admin

Minahasa (kpa.or.id) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan pengurus OTL Ongkaw, Serikat Petani Minahasa Selatan (SPMS), dan pemerintah Desa Ongkaw I dan III melakukan mediasi penyelesaian konflik eks HGU PT. Jastamin dan PT. Bintangar dengan ahli waris perusahaan, yakni Keluarga Riedel, Kamis, 3 Juni 2021. Mediasi tersebut difasilitasi langsung oleh Kanwil BPN Sulawesi Utara.

Mediasi berjalan alot, sebab keluarga Riedel menginginkan tanah pemukiman masyarakat seluas 18 hektar di jalan Trans-Sulawesi Ongkaw Tiga, Kelurahan Sinonsayang, Kecamatan Minahasa Selatan. Padahal, tanah tersebut sudah digarap oleh masyarakat dikarenakan pihak perusahaan telah menelantarkan HGU tersebut jauh sebelum masa berlakunya habis pada 2013.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Penguatan Organisasi KPA, Syamsudin menyampaikan konflik yang terjadi di Ongkaw ini tidak dapat dipisahkan dengan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sebab, Desa Ongkaw juga merupakan salah satu LPRA. Maka bagi Samsudin, penyelesaiannya juga harus dengan skema reforma agraria, yakni redistribusi tanah untuk masyarakat yang menguasai tanah tersebut. “Bukan seperti yang diinginkan ahli waris dengan menggunakan jalur hukum,” ujar Syamsudin.

Maka dari itu, Syamsudin melanjutkan, lokasi dan luasan yang diusulkan SPMS harus sesuai dengan yang dimohonkan,”kami menolak permohonan lokasi yang diminta ahli waris, yaitu di wilayah pemukiman masyarakat,” ia menegaskan.

Senada dengan Syamsudin, Musa Paputungan, Ketua SPSM, mengatakan ahli waris PT. Bintanger bisa mencari lokasi lain namun lahan pemukiman masyarakat tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, persoalan luasan yang diminta oleh ahli waris, SPMS masih belum bisa menentukan. “Kami harus membicarakan hal ini dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT. Bintangar memiliki hak Erfpacht atas tanah seluas 354 hektar di Desa Ongkaw Raya. Hingga, pada 6 Juli 1988, PT. Bintangar menyerahkan perkebunan tersebut kepada PT. Jastamin Dinamika dan mendapat ganti rugi atas tanaman yang ada di atasnya. Perusahaan perkebunan PT. Jastamin Dinamika kemudian memperoleh izin untuk menguasai dan mengelola tanah tersebut berbekal surat penunjukan sementara dari Gubernur Tingkat I Sulawesi Utara.

Akan tetapi, sejak awal, PT. Jastamin tidak seutuhnya mengusahakannya. Karna terlantar, masyarakat menduduki serta menggarap kembali tanah tersebut dengan menanami pisang, jagung, cengkeh, dan buah-buahan. Saat masa berlaku HGU berakhir pada 2013, ahli waris PT. Bintangar mengklaim secara sepihak tanah yang telah digarap masyarakat tersebut.

Setelah berunding, para pihak akhirnya menyepakati beberapa poin dalam mediasi tersebut, diantaranya; pertama, ahli waris keluarga Riedel dengan masyarakat Desa Ongkaw I dan Ongkaw III sepakat menyelesaikan konflik tanah dengan mendengarkan usul kedua belah pihak. Kedua, keluarga Riedel memberikan ganti rugi kepada masyarakat jika ada tanah masyarakat yang direolokasi. Ketiga, terkait poin pertama dan kedua, SPMS akan mendiskusikan dengan seluruh komponen masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah. Hasilnya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Terakhir, terkait poin pertama dan kedua keluarga Riedel akan mendiskusikan dengan ahli waris lainnya dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal yang sama.

 

 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934