Akhir 2017, pemerintah menyatakan bakal menerbitkan Peraturan Presiden soal reforma agraria. Sayangnya, hingga kini, masih belum jelas. Sementara organisasi masyarakat sipil berharap, kebijakan ini mampu menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

”Target Agustus ini ditandatangani. Kami mendorong itu, tapi proses kan tetap di Setneg (Sekretariat Negara-red),” kata Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden, awal Agustus lalu, di Jakarta.

Dia berharap, regulasi ini bisa menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat tapak. Data KSP, per 2 Mei 2018, ada 334 kasus dilaporkan warga dengan luas lahan konflik 233.494,53 hektar dan korban 108.830 dengan23.384 orang dan 96.983 keluarga.

Pada September 2018, Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Global Land Forum (GLF) 2018. Koalisi masyarakat sipil mengharapkan momen ini menjadi lahirnya Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, perkembangan kebijakan reforma agraria pada pemerintahan ini ada terobosan politik dan hukum.

”Perpres Reforma Agraria ini harus diterbitkan, dengan tetap tak membuat konten dan subtansi gegabah,” katanya.

Regulasi ini, kata Dewi, hendaknya bisa memastikan landasan hukum soal tanah terlantar, hutan tanaman industri maupun tambang di kawasan hutan dan lain-lain. “Sekaligus penyelesaian agraria di Pulau Jawa yang belum jalan.”

Harapan Dewi, regulasi ini lebih operasional dan hal-hal prinsip mesti tertuang dengan jelas hingga tak multitafsir hingga menciptakan pasal-pasal karet.

KPA mengusulkan, lembaga penyelesaian konflik agraria langsung di bawah presiden. “Baik pemerintah pusat ataupun daerah (seringkali pelaku konflik) tak mungkin mengoreksi keputusan mereka sendiri, apalagi ini lintas sektoral, melibatkan kementerian. Otomatis yang bisa hanyalah presiden,” ucap Dewi.

Reni Windyawati, Sesditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN memastikan pelaporan konflik agraria yang masuk diselesaikan melalui hak jawab. ”Sebenarnya kita ada divisi khusus sengketa. Kasus itu banyak, kalau masuk, kita perlu lihat kasus per kasus,” katanya.

Berdasarkan data KPA, pada 2017 terdapat 758 konflik agraria, naik 50% dari tahun sebelumnya. ”Tertinggi perkebunan dan kedua properti,” katanya. Konflik terjadi di semua sektor, seperti kehutanan, infrastruktur, pesisir kelautan, tambang, dan pertanian.

Maria. S.W. Soemardjono, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada mengingatkan, arah reforma agraria tak melenceng. ”Yang perlu, pendataan dalam land reform dalam menyelesaikan konflik agraria. Keduanya itu satu paket. Redistribusi dan legalisasi dijalankan saat ini harus bareng, jangan menimbulkan konflik baru.”

 Presiden Joko Widodo melakukan penanaman bibit mangrove setelah melakukan penebaran benih udang sebagai tanda peresmian beroperasinya unit kawasan budidaya udang vaname untuk program perhutanan sosial di Muara Gembong, Bekasi, Jabar Rabu (1/11/17). Foto : Dianaddin/Humas KKP/Mongabay Indonesia

Forum global

Indonesia jadi tuan rumah pertama di ASEAN untuk Global Land Forum (GLF) 2018 yang diselenggarakan International Land Coalition (ILC) dan organisasi masyarakat sipil. Konferensi kedelapan ini, akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa barat. GLF pertama di Roma, Italia pada 2003.

Selanjutnya, 2004 di Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), terakhir di Dakkar, Senegal pada 2015.

Dewi bilang, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah karena memiliki perkembangan cukup signifikan dalam reforma agraria. Sejak 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan komitmen memperluas akses kepemilikan dan pengelolaan lahan dan hutan oleh masyarakat.

Gedung Merdeka, dinilai tak terlepas dari spirit kemerdekaan. Ia jadi inspirasi penyelesaian dan penataan hak tanah

“GLF 2018 merupakan forum terbesar di dunia terkait pembicaraan pertanahan terbaru, juga tukar menukar gagasan paling akbar. Harapannya, bisa menginspirasi,”kata Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional KPA.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, GLF dapat jadi ajang positif saling bertukar pikiran antara organisasi masyarakat di Indonesia dengan organisasi masyarakat internasional.

GLF 2018 mengusung tema ‘United for Land Rights, Peace and Justice’ dengan tujuan mempromosikan tata kelola pertanahan untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan, permasalahan konflik, HAM dan pembangunan pedesaan.

Pertemuan ini akan diikuti sekitar 900 orang dari 77 negara mewakili organisasi internasional, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga pemerintahan, akademisi maupun organisasi masyarakat sipil.

Artikel ini telah dirilis di halaman mongabay.co.id pada tanggap 14 Agustus 2018 dengan judul “Menanti Terbitnya Perpres Reforma Agraria”. 

 

" /> KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Waiting for the Issuing of Agrarian Reform Presidential Decree

Lusia Arumingtyas

Last 2017, the government has stated that they will issue a Presidential Decree of Agrarian Reform. Unfortunately, until now, the status on this issue is still unclear. Meanwhile the civil society organizations were hoping that this policy will assist in resolving agrarian conflict in Indonesia.

”The target is for this issue to be signed this August. We’re pushing for it, but the process and decision this are still in the hands of Setneg (Ministry of State Secretariat) said Yanuar Nugroho, Deputy II of Presidential Staff office in the beginning of lastAugust in Jakarta..

He is hoping that this regulation will solve the society’s issue in the site level. Data from the Presidential Staff Office per May 2nd 2018, there are 334 cases reported by residents with land area of conflicts amounted to 233.494,53 hectares and 108.830 victims also 96.983 families affected.

On September 2018, Indonesia became the host organizer of Global Land Forum 2018. Coalition of civil society is hoping for this moment to be the birth of Presidential Decree on Agrarian Reform.

Mdm. Dewi Kartika , Secretary General of Consortium for Agrarian Reform (KPA) said that the development of agrarian reform policy in this government  is a political and law breakthrough.

”This Presidential Decree on Agrarian Reform must be issued, by not rashly deciding on its content and substantial” she said.

“This regulation should ensure a law platform in regards to abandoned land, Industrial forests or mining areas within forests and et cetera. Also agrarian resolve in Java that has not yet progressed” Dewi said

Dewi hopes that this regulation to be more operational and principal issues that must clearly be included, to avoid ambiguity in its definitions, causing loopholes in its articles and later execution.

KPA recommend that agrarian conflicts resolution institutions should be directly under presidential supervision (responsible directly to the President). “It is impossible for the central or regional government, whom most of the times are the actors/cause of the conflict, to correct their own decision, especially these kind of issues are usually inter-sectoral, meaning that it involves many ministries & institutions. So, the President is the one who may solve this,” said Dewi. 

Reni Windyawati, Directorate General Secretariat from the Ministry of Agrarian Affairs & Spatial Planning/National Land Agency ensures the report of agrarian conflicts received could be solved through Rights of Reply. “Actually we have the special division for dispute/legal action. There are indeed lots of cases, if received, we must investigate each ones,” she said.

Based on KPA data, in 2017 there are 758 agrarian conflicts, increased 50% from the previous years.”The highest sector is plantation and then property,” she added. Conflicts occurred in all sectors, such as forestry, infrastructure, agriculture, coastal marine and mining areas. 

Maria S. W. Soemardjono, Agrarian Law Professor of Gadjah Mada University warns that agrarian reform directions need to stay in its track, “Data gathering in land reform within agrarian conflict resolution is needed. Both of these variables is supposed to be in 1 package; Redistribution and legalization must be ran alongside each other, do not let it create new conflicts.”

President Joko Widodo is working on planting mangrove plant seeds after the spreading of shrimp seeds as a symbol of inauguration for the operation of Vaname Shrimp Cultivation Area Unit which is a social forestry program in Muara Gembong, Bekasi, West Java on Wednesday (November 1st 2017)

(Photograph taken by Dianaddin/Humas KKP/Mongabay Indonesia)

Global Forum

Indonesia is a first ASEAN Host for The eight annual Global Land Forum, conferences which will be organized by International Land Coalition and other civil society organizations (like KPA) and will be held in Merdeka Building, Bandung, West Java. The first conference was held in Rome, Italy on 2003.

In 2005 it was held at Santa Cruz, Bolivia, then in Entebbe, Uganda on 2007, next at Kathmandu, Nepal in 2009. Albania capital city, Tirana became the host in 2011, then in 2013 Antigua, a city in Guatemala hosted 6th GLF conference, and finally in Dakkar, Senegal 

Selanjutnya, 2004 di Santa Cruz, Bolivia (2005), Entebbe, Uganda (2007), Kathmandu, Nepal (2009), Tirana, Albania (2011), Antigua, Guatemala (2013), terakhir di Dakkar, Senegal pada 2015.

Dewi said that Indonesia was chosen as a host because we possess a rather significant development in agrarian reform. Since 2014, President Joko “Jokowi” Widodo displayed commitments in expanding ownership access also lands & forests governance by the people.

Merdeka Building, were valued by the independence spirit. It is an inspiration for land rights resolution and governance.

“GLF 2018 is the world’s biggest forum in regards to latest discussion on land issues, also sharing of ideas. Our hope is that it could inspire,” said Iwan Nurdin, National Council Chairman of the Consortium for Agrarian Reform (KPA).

Commissioner of National Human Rights Committee, Sandra Moniaga said that GLF could be a positive event for sharing ideas between Indonesian & international civil society organizations.

GLF 2018 brought the theme “United for Land Rights, Peace and Justice” with the purpose of promoting land governance to resolve inequality, poverty, confict resolution, human rights and rural development.

This gathering will be attended by around 900 participants from 77 countries representing international organizations, United Nations agencies, government institutions, academicians and civil society organizations.

This article was published in the www.mongabay.co website on August 14th 2018 with the title “Menanti Terbitnya Perpres Reforma Agraria”.

Other News

Special Report

National Secretariat KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934