TNI AL Klaim Sepihak Tanah Warga Desa Kalasey II

admin

Minahasa (kpa.or.id) Senin pagi, 12 April 2021, masyarakat Desa Kalasey II dikagetkan suara menderu puluhan sepatu militer. Ada 20 pasukan TNI AL berpakaian lengkap memasuki desa. Mereka ditemani dua orang perwakilan dari Pemprov Sulawesi Utara, yakni, staff ahli dan Kabid Badan Aset Pemprov. Lebih mengagetkan lagi, para pasukan ini mendatangi Desa Kalasey II dengan maksud untuk melakukan pematokan tanah.

Mengetahui adanya rencana itu, masyarakat menghadang, sebab mereka keberatan dengan alokasi tanah untuk TNI AL tersebut. Terlebih, tanah yang diminta adalah tanah perkebunan, pertanian, dan pemukiman masyarakat. Tanah tersebut terdiri dari 10 unit rumah di atas 2 hektar tanah dan 18 hektar lainnya merupakan perkebunan warga.

Dari pihak TNI AL berdalih, alokasi itu berdasarkan perintah dari Pemprov. Sebelumnya, pada hari Sabtu, 10 April 2021, dua orang perwakilan TNI AL telah mendatangai warga guna menyampaikan rencana ini. Akan tetapi mereka tidak mampu menjelaskan asal-usul dan alas hak atas klaim tersebut.

Setelah berdebat dan berdiskusi, akhirnya pengukuran urung dilakukan. Sebab, kondisi semakin tidak kondusif. Di akhir, pihak TNI AL menyatakan akan tetap mengambil tanah seluas 20 hektar tersebut jika sudah terbit izin dari Gubernur

Di sisi lain, warga menyampaikan agar pengukuran ini tidak diteruskan. Pasalnya, lokasi yang seharusnya adalah Desa Kalasey I. Pemerintahan desa pun bersikap sama, menolak memberikan tanah seluas 20 hektar kepada pihak TNI AL. Merespon situasi ini, warga akan mendatangi Kantor Gubernur Sulut, guna menyampaikan keberatan, Selasa, 13 April 2021. Mereka juga mendorong Pemprov membatalkan penerbitan izin kepada TNI AL untuk pembangunan markas di Desa Kalasey II.

Kesalahan Objek Berbuntut Konflik Agraria

Warga heran dengan rencana pengukuran tanah yang akan dilakukan TNI AL. Pasalnya rencana ini terkesan tiba-tiba dan sepihak. Apalagi warga sudah menempati dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1980-an.

Sebelumnya, mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan karet PT. Asiatik. Setelah HGU perusahaan habis pada 1980-an, mereka lalu menggarap eks HGU tersebut secara mandiri. Akan tetapi, Pemprov Sulawesi Utara tiba-tiba datang mengklaim tanah itu hingga terbitnya hak pakai mereka pada tahun 1982. Namun surat tersebut oleh Pemprov hilang.

Pada tahun 2019, BPN mengeluarkan surat pengganti No. 00001/2019 dengan luasan 225 hektar. Namun dalam surat pengganti tersebut disebutkan Desa Kalasey I, bukannya Desa Kalasey II.

Meskipun tidak sesuai, tanah yang sudah digarap dan tempati warga tersebut, oleh Pemprov tetap dibagi-bagikan kepada beberapa instansi pemerintah. Diantaranya pada tahun 2008, Pemprov Sulut memberikan 20 hektar tanah kepada Mako Brimob. Selanjutnya pada 2018, giliran Dinas Kesehatan Provinsi Sulut yang dibangunkan rumah sakit di atas tanah seluas 6 hektar. Di tahun yang sama, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menerima tanah 7 hektar. Terbaru tahun 2021, Pemprov memberikan tanah seluas 20 hektar kepada TNI AL.

Seluruh praktek bagi-bagi tanah tersebut dilakukan oleh Pemprov tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dengan warga. Hingga tanah penggarapan yang awalnya 225 hektar tersisa 100 hektar.

Hak pakai Pemprov yang yang terbit pada 2019 tersebut cacat hukum. Sebab hak pakai tersebut sudah kadaluarsa sejak 2002, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 4/1996 pasal 45 ayat 1. Seharusnya para petani lah yang berhak atas tanah tersebut karna sudah menggarap lebih dari 20 tahun, sesuai PP nomor 24/1997 pasal 24 ayat 2. Berdasarkan pasal 17 ayat 2 PP 4/1996 j.o PP Nomor 11/2010 bekas HGU PT. Asiatik harus ditertibkan untuk diredistribusikan kepada petani yang saat ini menguasai tanah. Hal tersebut sesuai dengan mandat UUPA pasal 30 ayat 2.

Di sisi lain, Penerbitan hak pakai Pemprov pada tahun 1982 dan 2019 juga melanggar pasal 53 sampai 55 Permen Agraria Nomor 9/1999, di mana Pemprov dan BPN tidak memenuhi syarat data fisik dan yuridis atas tanah tersebut.

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 PP 4/1996 j.o PP Nomor 11/2010 bekas HGU PT Asiatik harus ditertibkan untuk diredistribusikan kepada petani yang saat ini menguasai tanah. Hal tersebut sesuai dengan mandat UUPA pasal 30 ayat 2.

Terlebih, dalam sertifikat hak pakai Pemprov jelas bahwa objek tanah berada di Kalasey I bukan Kalasey II. Sebab itu, ada indikasi pidana dan korupsi dari praktek bagi-bagi tanah yang dilakukan Pemprov, karna bukan tercatat sebagai hak mereka.

Kesalahan objek ini telah menimbulkan persoalan yang lebih besar, yakni konflik agraria antara petani dan pihak TNI AL. Para petani terancam kehilangan tanah garapan dan pemukiman mereka. Peristiwa ini menambah daftar konflik agraria yang semakin kronis di Indonesia.

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934