Kriminalisasi Petani Ongkaw di Tengah Janji Penyelesaian Konflik Agraria

admin

Minahasa Selatan (kpa.or.id) - Tindakan intimidasi dan kriminalisasi nampaknya tidak kunjung berhenti di wilayah-wilayah prioritas penyelesaian konflik agraria. Padahal situasi ini akan menganggu kondusifitas di lapangan dan proses penyelesaian konflik. Daud Mangkat, anggota OTL Ongkaw, Serikat Petani Minahasa Selatan menjadi korban terbaru. Ia mendapat surat panggilan dari Polsek Sinonsayang, Minahasa Selatan, Senin, 19 April 2021. Daud diminta keterangan sebagai tersangka terkait kasus penganiayaan.

Pemanggilan Mangkat berawal dari gesekan yangterjadi  antara dia dan anggota OTL Ongkaw dengan Deki, mandor PT. Jastamin Dinamika pada 30 Maret 2021. Saat itu Daud mencoba menghentikan Deki yang tengah memanen kelapa. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antar pihak bahwa tanah lokasi panen tersebut sudah dialokasikan kepada OTL Ongkaw sebagai bagian dalam proses penyelesaian konflik agraria di desa tersebut.

Mengacu pada pada berita acara hasil kesepakatan yang dilaksanakan pada 14 Desember 2020, masing-masing pihak yang terdiri dari BPN, Masyarakat Desa Ongkaw, dan PT. Jastamin Dinamika sebagai bekas pemegang hak telah menyepakati beberapa hal, diantaranya; 1) PT. Jastamin menyetujui menyerahkan bidang tanah bekas HGU untuk dilepaskan menjadi tanah negara; 2) Bekas Pemegang hak PT. Jastamin diberikan sebagian lahan untuk dikuasai sesuai dengan hak keperdataan seluas 20 Ha (red: lokasinya telah clean dan clear) ; dan 3) Terdapat kesepakatan verbal antara Pemerintah Desa, OTL dan BPN bahwa tanah eks HGU yang akan dialokasikan kepada PT. Jastamin sementara akan dikelola dan dimanfaatkan petani untuk kas OTL Ongkaw.

Saat kejadian, petani Ongkaw telah memperingatkan pihak mandor yang juga didampingi Bantuan Polisi (Banpol) Polsek Sinonsayang agar tidak meneruskan aktivitas mereka. Pihak mandor mengacuhkan peringatan tersebut dan malah balik memprovokasi masyarakat. Daud Mangkat, mencoba menghentikan provokasi pihak mandor yang berujung gesekan antara kedua pihak.

Di hari yang sama Musa Paputungan, Ketua Serikat Petani Minahasa Selatan sebenarnya telah melaporkan tindakan mandor PT. Jastamin kepada Polsek Sinonsayang. Ia juga meminta polisi melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi konflik. Namun laporan Musa tidak digubris, berbanding terbalik dengan laporan mandor PT. Jastamin yang langsung direspon.

Peristiwa di atas menambah preseden buruk implementasi program reforma agraria pemerintah. Pasalnya, Desa Ongkaw termasuk ke dalam 54 lokasi prioritas usulan KPA yang saat ini tengah didorong penyelesaiannya. Hal ini merupakan tindaklanjut pertemuan antara Presiden bersama KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya pada Desember tahun lalu. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberepa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Polisi dan TNI. Berdasarkan analisis Kementerian ATR/BPN 18 Januari 2021, Desa Ongkaw menjadi salah satu target penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah tahun 2021.

Sebagai bentuk komitmen, Maret lalu Kantor Staf Presiden (KSP) telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI dan Kapolri yang isinya meminta dua institusi tersebut memberi perlindungan keamanan, menjaga kondusifitas lapangan, serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap warga pada lokasi/kasus yang sedang dalam penyelesaian.

Dikriminalisasi Karna Memperjuangkan Hak

Apa yang dilakukan Daud bersama para petani Ongkaw merupakan bentuk perjuangan mereka merebut hak atas tanah yang telah digarap selama puluhan tahun. Para petani telah menggarap tanah tersebut sejak 1988. Dulunya, tanah itu merupakan bekas hak erpacht PT. Bintagar. Tahun 1988, pihak perusahaan menyerahkan perkebunan kelapa tersebut kepada PT. Jastamin Dinamika dengan mendapat ganti kerugian terhadap tanaman yang ada di atasnya.

PT. Jastamin kemudian mendapat izin untuk menguasai dan mengelolah tanah seluas 354 hektar tersebut melalui surat penunjukkan sementara dari Gubernur tingkat I Sulawesi Utara. Akan tetapi, oleh PT. Jastamin tanah itu tidak sepenuhnya diusahakan (red: ditelantarkan). Sebab itu, para petani menggarap tanah tersebut dengan menanam pisang, jagung, cengkeh dan buah-buahan. Sementara pihak perusahaan tetap menelantarkan tanah tersebut sampai masa izinnya berakhir pada 31 Desember 2013.

KPA menilai tindakan para mandor PT. Jastamin merupakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap para petani yang tengah memperjuangkan hak mereka. Penetapan Daud sebagai tersangka tanpa adanya penyidikan terlebih dahulu. Sesuai Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. KPA juga menyayangkan kinerja kepolisian, khususnya Polsek Sinonsayang karena lalai dalam memberikan pencegahan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan agenda reforma agraria di Desa Ongkow.

 

 

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934