Lokasi Prioritas Reforma Agraria Lebak Terancam Penumpang Gelap

admin

Lebak (kpa.or.id) - Penumpang gelap reforma agraria semakin hari semakin menggurita. Situasi tersebut semakin mengancam nasib para petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka. Kali ini, para petani dari Pergerakan Petani Banten (P2B) yang menjadi korban. Tanah yang telah mereka garap sekian puluh tahun terancam hilang, pasalnya Pemerintah Kabupaten Lebak secara sepihak ingin membagikan tanah tersebut kepada pemerintah daerah dan aparat.

Pada 8 Juni 2021, Pemkab Lebak menunjukkan peta kontroversial rencana distribusi tanah eks HGU PT. Bantam & Preangger Rubber Ltd. Dalam peta tersebut terlihat, tanah yang telah digarap para petani puluhan tahun itu hendak dibagi-bagikan kepada pihak TNI/Polri, Pemda, TCUN hingga pemerintah desa.

Keputusan tersebut tentu sangat bertentangan dengan agenda reforma agraria yang telah dijanjikan pemerintah. Ironisnya lagi, tanah garapan petani P2B yang terletak di Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga dan Desa Wanitasari, Kecamatan Leuwidimar, Lebak, Banten tersebut telah masuk ke dalam 54 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang akan diproyeksikan penyelesaiannya tahun ini. Ini merupakan keputusan rapat terbatas antara Presiden dan para Menteri terkai Desember tahun lalu. Di mana rapat ini juga dihadiri oleh KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

KPA menyayangkan tindakan sepihak ini, karna telah mencederai prinsip dasar dari reforma agraria itu sendiri, yakni tanah bagi mereka yang benar-benar menggarap.

Sekjen KPA, Dewi Kartika menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut. Seharusnya pemerintah konsisten menjalan reforma agraria. Artinya, tanah diberikan kepada rakyat yang betul-betul berhak dan telah memperjuangkannya selama puluhan tahun,” ujar Dewi.

Mulanya, P2B bersama KPA mengajukan 200 hektar tanah garapan yang saat ini digarap 197 KK petani sebagai target penyelesaian konflik. Usulan tersebut bahkan sudah dibahas dalam Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang diketuai oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN.

Namun secara tiba-tiba, Pembak Lebak merubahnya dengan hanya mengalokasikan 10 % dari total luasan yang diusulkan petani. Artinya, 197 KK petani ini hanya mendapat 20 hektar. Padahal total luas eks HGU tersebut masih luas, yaitu 943,93 hektar. Artinya masih banyak tanah yang bisa diberikan kepada para petani yang membutuhkan.

Seharusnya, Pemda dan BPN mengalokasikan sisa tanah eks HGU itu untuk desa-desa lain. Bukan mencaplok hak petani P2B, bukan mencaplok tanah rakyat,” Dewi menegaskan.

Omo, salah satu petani P2B merasa sangat dirugikan oleh keputusan tersebut. Ia menilai keputusan Pemkab yang hanya memberikan 20 hektar tanah untuk 197 keluarga penggarap sama halnya dengan memiskinkan petani. Apalagi para petani P2B tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan tersebut.

Selain itu ia juga mempertanyakan nama-nama calon penerima yang telah didata Pembak. Penggarap yang dituliskan dalam daftar penerima tersebut penggarap yang mana?  Kami dari Pergerakan Petani Banten yang telah berjuang dan menggarap tanah tersebut yang harusnya paling berhak,” tandasnya.

 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934