Penggusuran Pattapang Adalah Perampasan Tanah dan Terkait Dengan Rencana Investasi Industri Susu PT. Cimory

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria

Pada Rabu, 7 April 2021 telah terjadi peristiwa penggusuran di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penggusuran tersebut terjadi di tanah garapan petani yang telah diusulkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraroa (LPRA) untuk ditetapkan sebagai lokasi penyelesaian konflik. Penggusuran itu juga berkaitan dengan adanya rencana PT. Cisarua Mountain Dairy (Cimory) yang akan membangun industri susu, hasil kerjasama antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Gowa dan PT. Cimory. Namun, terdapat beberapa respon yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Menyikapi respon di atas, termasuk untuk meluruskan penyebaran informasi di publik, KPA ingin menyampaikan beberapa hal:

Pertama, lokasi penggusuran berada di wilayah Maddakko dan sebagian besar warga juga menyebutnya Kalimbungan, yang masih termasuk dalam Kelurahan Pattapang. Sebagai catatan, bahwa wilayah Maddakko juga sudah merupakan LPRA yang telah diusulkan oleh KPA bersama para petani/penggarap kepada pemerintah, termasuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar.

Kedua, indikasi terjadi kesalahan objek eksekusi, sebagai catatan, Dg. Cegeng (60-an tahun) yang dalam gugatan ini sebagai tergugat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1991, sebagai pembagian tanah dari pihak Inhutani dengan catatan tidak menebang pohon akasia. Tanah tersebut terus digarap secara turun temurun hingga saat ini oleh Dg. Cegeng bersama keluarga dan keturunan dan tidak pernah meninggalkan objek eksekusi. Kejanggalan yang terjadi adalah bahwa ibu Hj. Nurhana Dg. Lino mengaku pemilik objek eksekusi sebagai lahan yang dikuasai dan digarap secara terus menerus sejak tahun 1984. Tahun 2011 ibu Hj. Nurhana kemudian meminta objek sengketa untuk dikembalikan karena merasa sebagai pemilik tanah yang digarap oleh pak Cegeng dan hanya dipinjamkannya pada tahun 2010. Sementara, Dg. Cegeng telah menggarap tanah tersebut jauh sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa Ibu Hj. Nurhanah adalah isteri dari mantan pejabat Pemda Gowa yang mendapatkan tanah dari masyarakat sebagai bentuk terimakasih saat perusahaan Markisa ditolak masuk di Maddakko, Buluballea. Faktanya pada saat pembagian lokasi tahun 1991 salah seorang tokoh masyarakat (Pak Sumang) yang juga terlibat mengatur pembagian lahan garapan berpesan kepada Dg. Cegeng agar tidak mengganggu lahan yang ada di sebelah lahan Dg. Cegeng karena milik “Bapaka” dalam artian pejabat (Ibrahim Sijaya suami dari Ibu Hj. Nurhana Dg. Lino dan Rivai Mapparessa Tutu).

Ketiga, objek eksekusi berada dalam wilayah Maddakko, kampung Buluballea, Kelurahan Pattapang yang masuk ke dalam lokasi yang akan dijadikan industri susu oleh PT. Cimory. Untuk diketahui dalam Keputusan MenLHK RI Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, kampung Buluballea telah berubah menjadi APL termasuk objek eksekusi. Sejauh ini, lokasi yang ditetapkan untuk investasi adalah wilayah Bullubalea, ex HGU Markisa dan ex HGU PT. Nitto. Beberapa tempat yang dijadikan lokasi cadangan investasi telah mulai ditanami rumput gajah sebagai pakan bagi peternakan sapi dan mulai menimbulkan keresahan.

Keempat, persoalan bahwa gugatan telah dimenangkan penggugat di pengadilan bisa dibenarkan secara normatif. Namun patut pula dicatat bahwa dalam berbagai kasus pertanahan/agraria di Indonesia seringkali terjadi intimidasi dan pemaksaan sehingga tidak melahirkan proses yang berkeadilan. Fakta saat peninjauan setempat oleh pihak Pengadilan tahun 2015, korban atau tergugat dalam hal ini Dg. Cegeng maupun istrinya diminta untuk tidak ikut dan diwakili anaknya yang bernama Nureni (29 tahun). Namun saat penunjukan batas-batas objek sengketa, Nureni menyangkal dan menolak batas-batas yang ditunjukkan oleh Pak Linrung (saksi Ibu Hj. Nurhana) sebagai tanah milik penggugat.

Akan tetapi, anehnya ia diminta diam oleh pihak pengacara orang tuanya sendiri (Dg. Cegeng) juga oleh Pak Linrung. Jadi batas-batas garapan akhirnya disepakati secara sepihak. Kejanggalan lainnya, selama persidangan, Dg. Cegeng dan istrinya dilarang mengikuti jalannya persidangan. Selama proses hukum hingga eksekusi, Dg. Cegeng dan keluarga tidak pernah mendapatkan salinan putusan dan langsung menerima surat pemberitahuan eksekusi tertanggal 29 Maret 2021 dan proses eksekusi tanggal 7 April 2021. Situasi ini mempertegas bahwa dalam hal ini, pihak yang selalu dirugikan adalah masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan hukum dan kekuatan finansial yang cukup.

Situasi ini juga menjadi catatan bersama bagaimana bobroknya sistem peradilan kita. Apalagi berbicara hak atas tanah dan agraria, tidak bisa diukur secara normatif semata. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menjamin hak masyarakat dan petani apabila mereka benar-benar menggarap dan memuliakan tanah tersebut. Hak tersebut dipertegas melalui Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Jika sampai saat ini Dg. Cegeng belum menerima haknya secara penuh atau belum mendapat pengakuan penuh dari negara. Ini adalah kesalahan dan kelalaian dari pemerintah sehingga korban terpaksa kehilangan hak mereka akibat sistem peradilan yang tidak adil.

Kelima, aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian agar memahami secara utuh persoalan dan konflik agraria di Indonesia. Laporan tahunan KPA mencatat, periode 2015-2020 sebanyak 1435 petani dan masyarakat mengalami kriminalisasi, 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Ada dua faktor yang menyebabkan konflik agraria di Indonesia selalu diiringi tindakan kekerasan dan kriminalisasi, 1) pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik agraria; dan 2) diskriminasi hukum/pendekatan hukum positif (legal formal). Cara pandang yang kedua ini seringkali melahirkan tuduhan pemerintah kepada masyarakat korban sebagai kelompok yang anti-pembangunan dan kriminal.

Keenam, peristiwa ini menunjukkan masih terjadi ego-sektoral dan tidak adanya kesepahaman bersama diantara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Padahal, Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah. Bahkan, pada tanggal 12 Maret 2021, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah mengirimkan Surat No. B21/KSK/2021 tentang Permohohan Perlindungan Terhadap Lokasi-Lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria 2021 yang ditujukan kepada Polisi dan TNI. Surat tersebut menindaklanjuti rapat dengan Presiden pada Desember 2020 tentang progres pelaksanaan reforma agraria yang mana juga dihadiri oleh Panglima dan TNI. Situasi ini telah melahirkan tindakan-tindakan kontraproduktif di lapangan seperti yang terjadi di Kelurahan Pattapang dan beberapa lokasi prioritas lainnya di Indonesia.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, KPA meminta kepada seluruh pihak:

  1. Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengevaluasi implementasi penyelesaian konflik agraria di lokasi-lokasi prioritas Reforma Agraria dengan memastikan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait agar tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang tumpang-tindih dengan agenda Presiden Jokowi.
  2. Kapolri segera memastikan seluruh jajarannya di bawah memahami secara komprehensif tentang agenda reforma agraria dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif di lapangan dan wilayah konflik agraria.
  3. Kementerian Pertanian membatalkan rencana kerjasama pengembangan industri susu di Kecamatan Tinggimoncong dengan Pemda Gowa dan PT. Cimory karena berpotensi menggusur Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan lahan-lahan garapan petani
  4. Kementerian Kehutanan dan Kapolri memastikan bahwa oknum-oknum jajaran di bawah untuk menghentikan tindakan-tindakan pungutan liar kepada masyarakat.

Demikain siaran pers ini kami buat dan sampaikan, agar segala kesimpangsiuran dan informasi tersebar dapat diluruskan. Kami menghimbau kepada semua pihak agar terus mengawal implementasi reforma agraria untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan di lapangan.

Jakarta, 9 April 2021
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934