Hentikan Kriminalisasi 9 Petani Ratatotok

Berikan Jaminan Perlindungan dan Jaga Situasi Kondusif di Seluruh Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria

Perusahaan perkebunan PT. Ratatotok bersama aparat kepolisian terus melakukan intimidasi dan teror terhadap petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanahnya. Tujuh orang petani Serikat Petani Minahasa Tenggara, dua kepala desa beserta Kordinator KPA Wilayah Sulawesi Utara mendapat pemanggilan beruntun (kriminalisasi) sejak 8 Juni 2021.

Para petani ini dituduh melakukan penyerobotan dan pengrusakan pohon kelapa di tanah HGU yang dikliam oleh pihak perusahaan. Padahal, PT. Ratatotok telah menelantarkan HGU tersebut sejak izinnya terbit pada tahun 1977. Anehnya, HGU-nya tetap diperpanjang saat masa berlakunya habis pada tahun 2002, meskipun sudah ditelantarkan. Sementara para petani telah menggarap tanah tersebut selama 30 tahun.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HGU PT. Ratatotok harusnya kembali menjadi tanah negara karna sudah berstatus tanah terlantar. Negara wajib meredistribusikan kepada para petani yang telah menggarap di atasnya melalui reforma agraria sebagai jalan pengakuan dan penguatan hak atas tanah para petani.

Kriminalisasi ini diawali intimidasi melalui somasi dari kuasa hukum PT. Ratatotok yang berasal dari Bantuan Hukum Kodam XIII/Merdeka. Keterlibatan anggota TNI sebagai kuasa hukum PT. Ratatotok jelas melanggar hukum dan etik militer, sekaligus mengganggu rasa aman dari anggota serikat tani.

Para petani Ratatotok sendiri bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mengusulkan tanah garapan tersebut sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sejak tahun 2016. Usulan ini dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar akhir tahun 2020 antara Presiden Jokowi bersama KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya ditetapkan sabagai salah satu dari 54 lokasi yang akan menjadi prioritas penyelesaian konflik tahun 2021.

KPA juga menyayangkan tindakan yang diambil PT. Ratatotok dan aparat kepolisian di lapangan yang kontraproduktif dengan agenda reforma agraria. Apalagi, Kapolri melalui telegramnya pada Januari 2021 telah menegaskan akan mendukung program ketahanan pangan dan reforma agraria. Bahkan Polri merupakan bagian dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Di level Provinsi, Gubernur Sulawesi Utara juga sudah mengeluarkan SK No. 29/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Utara sebagai langkah percepatan agenda reforma agraria.

Situasi-situasi kontraproduktif ini mengindikasikan belum adanya kordinasi yang jelas antar lembaga, baik di nasional hingga daerah sehingga akan mengancam agenda reforma agraria yang merupakan mandat konstitusi sekaligus janji politik Presiden Jokowi.

Atas situasi tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria menyampaikan beberapa tuntutan:

  1. Mengutuk keras tindakan kriminalisasi yang dilakukan PT. Ratatotok dan aparat kepolisian.
  2. Menuntut pihak kepolisian agar segera menghentikan tindakan intimidasi dan teror di wilayah-wilayah prioritas penyelesaian konflik agraria.
  3. Meminta Kapolri untuk segera mengintruksikan seluruh aparat kepolisian dari nasional hingga daerah agar mendukung sepenuhnya penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan menghormati proses yang sedang berjalan, mengingat Polri merupakan bagian dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria.
  4. Meminta Kepolisian menjalankan kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan perlindungan keamanan terhadap petani dan menjaga situasi kondusif di seluruh Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
  5. Kementerian ATR/BPN segera menertibkan HGU-HGU terlantar swasta dan BUMN yang telah menimbulkan konflik agraria.
  6. Pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria struktural yang telah diusulkan serikat tani.

Demikian penyataan sikap ini kami sampaikan untuk bisa dipahami oleh seluruh pihak.

Jakarta, 14 Juni 2021
Konsorsium Pembaruan Agraria

 

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934